Anies menargetkan RW kumuh Jakarta turun 2% pada 2026

Anies menargetkan RW kumuh Jakarta turun 2% pada 2026

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus mendorong penataan permukiman kumuh di kawasan ibu kota. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, sebanyak 445 RW tergolong kumuh pada tahun 2017, yaitu sebesar 16,2%.

Pada tahun 2022, angka ini telah berkurang menjadi 225 RW atau 14,4%. Penanganan ghetto masih dibatasi oleh kekuasaan pemerintah dan tidak bisa menyentuh aset swasta. Oleh karena itu, intervensi pemerintah terbatas pada perbaikan lingkungan fisik permukiman.

Seperti akses jalan, penyediaan air minum, drainase, pengolahan air limbah, pembuangan limbah dan proteksi kebakaran. Selain RW di perkampungan kumuh, permasalahan aset juga ditemukan di lahan-lahan milik warga yang digarap secara ilegal oleh masyarakat, yang kini telah dikembangkan menjadi desa.

Apa pendapat Anda tentang artikel ini?

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian yang stabil kepada masyarakat. Oleh karena itu, beberapa desa tersebut perlu diterbitkan sertifikatnya melalui program land reform.

Dalam Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2022, Anies mendorong kolaborasi dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya melalui kebijakan Neighborhood Motion Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Plan (CIP), dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020.

The Jakarta Publish mengutip kutipan dari Pergub DKI 31/2022: “Selain RW kumuh, pemerintah juga berusaha menyelesaikan masalah bahwa desa-desa yang terletak di atas tanah perlu berkoordinasi dengan pemilik tanah terkait.” media indonesiaJumat, 23 September 2022.

“Termasuk pemerintah pusat, BUMN, swasta dan masyarakat. Dengan tetap mengutamakan hak dan kewajiban pemilik tanah dan warga jangka panjang di kawasan itu,” lanjut aturan tersebut.

(LDS)

.

Anda Melihat: Anies menargetkan RW kumuh Jakarta turun 2% pada 2026