Panglima OPM mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maluf Amin dengan isi:

Panglima OPM mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maluf Amin dengan isi:

Suara.com – Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat No Papua atau TPNPB-OPM mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin pada Selasa (28 Juni 2022).

Dalam surat tersebut, TPPNB-OPM mendesak Jokowi-Maruf untuk segera menghentikan rencana pemekaran daerah di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Kami TPPNB-OPM bersama seluruh rakyat bangsa Papua Barat, tidak meminta otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonom baru (DOB) karena Otsus dan DOB akan menjadi bencana dan bencana yang dapat mengancam NKRI. kelangsungan hidup dan kemanusiaan kehidupan bangsa Papua Barat,” tulis Komandan Kodam III TPNPB-OPM Jack Millyans Kemong, Selasa (28 Juni 2022).

Mereka juga menuntut agar kepala daerah Papua tidak mendengarkan keinginan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di Bumi Cendrawasih.

Baca juga:
Serangan rudal Ukraina meningkat intensitasnya menjelang kunjungan Jokowi

“Jangan menjadi budak Jakarta karena keserakahan bupati dan gubernur, berhenti menjual negara dan tanah air bangsa Papua, dan berhenti memperpanjang penderitaan rakyat bangsa Papua Barat,” tegasnya.

“Kami TPNPB-OPM bersatu dengan seluruh masyarakat Papua Barat untuk menyatakan sikap yang memilih menentukan nasibnya sendiri di tanah Papua,” lanjut Milyans.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia akan menambah tiga provinsi baru di ujung timur. Dengan demikian, akan ada 37 provinsi di Tanah Air.

Ketentuan rencana penambahan provinsi itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Dataran Tinggi Tengah.

RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat paripurna pada Rabu (4 Juni 2022). Semua fraksi dalam rapat paripurna menyepakati mosi tiga provinsi tersebut.

Baca juga:
Baru tiba di Jerman, Jokowi dimarahi oleh orang Indonesia yang tinggal di sana

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 (UU Otsus Papua), Perkara Nomor 47/PUU – Sembilan Belas/2021.

MRP menilai Pasal 6(2), 6A, 28, 38, 59(3), 68A, 76 dan 77 UU Otonomi Khusus Papua Norma dalam ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional mereka sebagai Orang Asli Papua (OAP). ).

.

Anda Melihat: Panglima OPM mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maluf Amin dengan isi: